Gambar Berita
Yunita Sari Selasa, 20 Desember 2016 - 14:08:10 WIB. | 4181

Kebersamaan dan saling melengkapi dalam kontribusi pada penyusunan laporan Sirkesnas dan penyusunan laporan Penyakit Tidak Menular di Lombok

Acara Evaluasi dan Penyusunan Laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) Korwil II dan Laporan Penyakit Tidak Menular tanggal 13-15 Desember 2016 di Hotel Lombok Raya, Jalan Panca Usaha No. 11 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Sirkesnas di 7 Provinsi korwil 2 telah selesai dilaksanakan dan seluruh data telah diterima oleh tim mandat pusat dengan total respon rate 86,38 %DSRT belum siap saat kegiatan sudah akan dimulai sehingga banyak terjadi pergantian setelah diupdate. Sebagian logistik masih belum siap saat kegiatan sudah akan dimulai. Masih belum disepakati untuk pembayaran enumerator dengan sistem uang harian untuk enumerator lokal. Sarannya adalah sebaiknya DSBS danDSRT untuk seluruh wilayah survei  diterima oleh PJT  saat Rakornis Provinsi. Sehingga pada saat TC, enum sudah mendapatkan DSBS dan DSRT dan saat turun ke lokasi pengumpulan data tim enumerator hanya mempersiapkan keperluan  untuk pengumpulan data  menggunakan DSRT yang sudah ada. Agar dimasa yang akan datang manajemen pelaksanaan Riskesnas lebih baik lagi khususnya  kesiapan  logistik dan dana. Sumber Daya perlu disiapkan dengan baik  kemampuan teknisnya serta kemampuan  managerial  dalam mengelola tim dan administrasi. Satuan pembiayaan untuk riset skala nasional perlu distandarisasi sehingga akan menjadi dasar yang untuk pengganggaran selanjutnya. Untuk Laporan Penyakit Tidak Menular, berikut ini adalah pernyataan dari peneliti antara lain yang mewakili daerah dari Jawa Barat, menurut Bu Dewi Permaesih : bidan terlatih berada di tempat yang bukan berasal dari lokasi terpilih  (ada kesulitan meminjam nakes terlatih bila beda daerah), pada saat rakornis dilakukan berbarengan antara SIRKESNAS dan PTM padahal ada narasumber yang sama sehingga kelas PTM tidak kebagian materi (materi BPS), perlu surat dari PPSDM dalam hal rekrutmen enumerator, perlu diperhatikan daerah yang lebih membutuhkan enumerator lebih banyak dari daerah lain, surat tidak sampai ke kabupaten, banyak BS yang tidak bisa dikunjungi karena sudah ada perubahan wilayah/ peruntukkan wilayah, rujukan Cryoterapi ; tidak semua puskesmas bisa melakukan terapi tersebut. Padahal bisa diproses melalui rujukan BPJS, keterlibatan Dinkes Kabupaten dalam rekrutmen enumerator. Karena rekrutmen melalui poltekes dinkes kab merasa tidak dilibatkan, enumerator tidak penuh di lapangan.   Dan menurut Pak Roy Nusa yang mewakili daerah Kab. Bandung bahwa rujukan ada 5 orang. Kelanjutannya diambil alih puskesmas untuk diproses melalui BPJS, Awalnya ada 8 tempat pemeriksaan pada pelaksanaannya hanya ada 3 tempat pemeriksaan dan yang bisa berjalan hanya ada 2 tempat pemeriksaan.Jadi ada rebutan tempat pemeriksaan antar BS. Sehingga perlu melakukan atur ulang jadwal.


Berita Terkait

  • Workshop model percepatan penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Tasikmalaya

    Selengkapnya
  • Peningkatan karakter dan kualitas pegawai dengan pengembangan kepribadian dan layanan prima di Institusi

    Selengkapnya
  • Rapat bulanan dan perpisahan urnabakti PPUKM: tertib administrasi dan bina hubungan baik mewujudkan kinerja yang terintegrasi

    Selengkapnya
  • Pertemuan kader persiapan follow up 2 studi kohor faktor risiko penyakit tidak menular

    Selengkapnya

Cari Informasi di Website Kami

Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat

Jl. Percetakan Negara No. 29, Gd.5 Kotak Pos 1226 Jakarta 10560 Indonesia
(021) 42872392, 4241921

Peta Situs Kontak Kami
Best View Desktop: Google Chrome (1920 x 1080)